Kepala Rutan Masohi Sambut Kedatangan Hakim dan Panitera PN Masohi

Masohi - Demi mewujudkan penanganan tindak pidana berbasis elektronik, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masohi Yusuf Mukharom, beserta jajaran Subseksi Pelayanan Tahanan selaku admin aplikasi E-Berpadu mengikuti sosialisasi tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik serta upaya hukum perkara pidana secara elektronik oleh Pengadilan Negeri Masohi di ruangan rapat Rutan Masohi, Selasa (09/05).

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

“Rutan Masohi menyambut baik kedatangan rekan-rekan dari PN Masohi dalam rangka sosialisasi tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik serta upaya hukum perkara pidana secara elektronik oleh Pengadilan Negeri Masohi. Dengan adanya sosialisasi ini mudah-mudahan kendala yang ada di lapangan perihal pemenuhan administrasi penahanan yang dibutuhkan Rutan Masohi dapat segera terpenuhi melalui sistem yang dibangun, ” ungkap Yusuf.

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

Kegiatan Sosialisasi yang dibawakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cep Yusup Suparman, S.H. tersebut sesuai dengan Sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 & SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Kepaniteraan Panitera Pengadilan Negeri Masohi yaitu Cep Yusup Suparman, S.H.  selaku hakim, Yeri R. Rianekuay, S.H. Selaku panitera muda pidana, Frengky Akiaar, A.Md.Kom., S.H selaku panitera pengganti, M. Fauzan aries, S.H selaku staf pidana, dan Bimo Wicaksono, A.Md.AB selaku staf pidana.

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota

Sosialisasi diberikan langsung kepada seluruh tahanan yang berada di Rutan Masohi dan Pegawai Staf Yantah selaku operator e-BERPADU.

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

Pada kesempatan tersebut juga dibuka sesi tanya jawab dan beberapa peserta sosialisasi juga sempat melontarkan pertanyaan dan dijawab langsung oleh pemateri.

Sebagai informasi saat ini administrasi perkara Pidana sudah dilakukan secara elektronik melalui e-Berpadu yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga mendukung untuk proses administrasi secara elektronik.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang